PACITAN.KLIKSURABAYA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Pacitan memperpanjang Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait pemanfaatan layanan sertifikat elektronik. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat keamanan siber sekaligus memastikan transformasi digital pemerintahan berjalan aman, efisien, dan terpercaya.
Perpanjangan kerja sama tersebut hadir di tengah meningkatnya penggunaan layanan pemerintahan berbasis elektronik. Hingga akhir Juni 2026, Pemerintah Kabupaten Pacitan mencatat sebanyak 281.231 transaksi Tanda Tangan Elektronik (TTE) telah dilakukan secara aman. Angka itu menjadi indikator bahwa digitalisasi administrasi pemerintahan telah berkembang dari sekadar inovasi menjadi kebutuhan utama birokrasi modern.
Bagi masyarakat, keberlanjutan kerja sama ini bukan hanya menyangkut penggunaan teknologi. Lebih dari itu, kebijakan tersebut menjadi fondasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, aman, dan memiliki kepastian hukum dalam setiap dokumen elektronik yang diterbitkan pemerintah.
Keamanan Siber Menjadi Fondasi Transformasi Digital Daerah
Bupati Pacitan melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Dodik Soemarsono, AP, M.Sc, menegaskan bahwa perpanjangan kerja sama merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keamanan ruang digital pemerintahan.
Menurut Dodik, penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital tidak cukup hanya mengandalkan aplikasi dan jaringan internet. Sistem tersebut juga harus memiliki perlindungan yang mampu menjaga integritas data serta keamanan seluruh proses administrasi.
“Perpanjangan kerja sama tersebut sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital yang aman dan terpercaya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan. Digitalisasi kini tidak hanya berorientasi pada kecepatan pelayanan, tetapi juga pada aspek keamanan informasi yang menjadi perhatian utama di era meningkatnya ancaman siber.
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai instansi pemerintah menghadapi tantangan berupa kebocoran data, serangan ransomware, hingga upaya peretasan terhadap sistem layanan publik. Oleh karena itu, penggunaan sertifikat elektronik yang diterbitkan melalui Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat perlindungan tersebut.
